PERANAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

1. PEMERINTAH DAN RUMAH TANGGA : PRBEDAAAN CARA BERFIKIR

Dalam dunia perekonomian modern saat ini kita melihat bahwa ada empat kelompok utama dari subyek – ubyaek ekonomi yaitu rumah tangga, perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa, pemerintah/Negara dan subjek luar negeri. Masing – masing subyk ekonomi ini memiliki kegiatan-kegiatan yang umumnya bertujuan ubntuk memenuh keinginan atau memberikan kepuasan bagi anggota-anggota dari subyaek ekonomi tersebut.

Pemerintah memiliki berbagai kegiatan seperti pemeliharaan pertahanan dan kemanan, kadilan, pekerjaan umum dll yang semuanya itu dimaksudkan untuk memenuhi atau meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat atau warga negaranya.

Bagi subjek ekonomi rumah tangga dan perusahaan biasanya pengeluaran bertitik tolak pada besarnya penerimaan (pendapatan) yang ada. Jadi besarnya pengeluaran rumah tangga atau perusahaan akan ditentukan oleh besarnya penerimaan rumah tangga atau perusahaan tersebut.

Sebaliknya bagi subjek ekonomi Negara bukan penarimaan yang menentukan pengeluaran, tetapi pada umumnya justru sebaliknya yaitu pengeluaran Negara akan mempengaruhi penerimaan Negara. Kalau Indonesia misalnya mentargetkan kenaikan produk domestic bruto (PDB) ebesar 6% per tahun alam pelita I, II, III adalah demi adanya pendapatan perkapita yang dapat mejamin kehidupan layak bagi penduduknya. Bila laju petumbuhan penduduk Indonesia antara 1970-1981 adalah 2,34% per tahun, maka dengan eningkatan Produk Domestik Bruto sebesar 6% per tahun, secara kasar PDB perkapita akan meningkat dengan kurang lebih 3,66% per tahun hanyalah kira-kira sebesar US$ 13,5/tahun, ini merupakan kenaikan yang masih kecil sekali disbanding dengan peningkatan pendapatan nasional negar-negara lain. Apabila ICOR (Incremental Capital Output Ratio) atau perbandingan antara kenaikan capital dan penambahan output sebesar 2, maka dana kapial yang diperlukan adalah sebagai berikut :

ICOR= K =2

Y

Dimana :

K = tambahan capital (investasi)

Y = tambahan pandapatan

Karena K = 6%, maka Y = 2×6% =12%.

Dengan adanya dana dalam negeri yang berasal dari tabungan sebesar 6% dari PDB, maka pemerintah harus mencari tambahan dana dari sumber lain. Jadi di sini jelas bahwa dalam menjalankan tugasnya pemerintah mulai dengan melihat target dalam menentukan berapa dan yang harus dikeluarkan, kemudian mencari sumber dana atau penerimaaannya. Kalau tidak demikian, dapat terjadi bahwa perekonomian tidak berkembang dan kesejahteraan masyarkat tidak terjamin. Sebagai misal apabila pemerintah mendasarkan pengeluaran bersarkan pada tersdianya dana, maka dengan dana tersedia 6 % dari pendapatan nasional berarti invstasi (K) hanya setinggi 6% dari pendapatan nasional.

Dengan ICOR = 2 berarti bahwa tambahan pendapatan nasional (PDB = Y ) akan sebesar :

Y = K/2 = 6%/2 = 3% /tahun

Dengan jumlah penduduk yang meningkat sebesar 2,34% / tahun, maka kenaikan PDB perkapita hanya sebesar 0,66%, yang bagi Negara-negara berkembang dan miskin kenaikan ini tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu dengan semangat pembangunan yang tinggi, Negara-negara sedang berkembang harus mencoba membuat target perkembangan dan pengeluaran yang pantas demi peningkatan pendapatan riil perkapita, kemudian mencari sumber-sumber penerimaan Negara guna membiayai pengeluaran tersebut.

Yang dimaksud dengan ilmu keuangan Negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengluarannya beserta dengan pengaruh-pengaruhnya dalam perekonomian tersebut. Keuangan Negara merupakan studi tentang pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan anggaran belanja Negara terhadap perekonomian, terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja. Jadi ilmu keuangan Negara itu merupakan suatu studi tentang apa yang seharusnya atau merupakan ilmu ekonomi normative, sedangkan ilmu ekonomi yang mempelajari tentang apa adanya disebut ilmu ekonomi positif.

2. PERANAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah dapat ikut campur secara aktif mapun secara pasif.

Dalam system perekonomian menganut paham liberalisme atau kapitalisme dalam bentuk yang murni, dikehendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintah kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh para individu. Menurut kaum klasik, tertama Adam Smith pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu dalam bidang petahanan nasional, keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Kegiatan-kegiatan macam ini tidak pernah menarik perhatian para individu baik secara bersama-sama ataupun secara sendirian untuk mengusahakannya. Hal ini disebabkan oleh karena keuntungan yang timbul kendati usaha tersebut boleh dikatakan tidak ada bahkan seringkali pengeluaran-pengeluarannya jauh lebih besar dari penerimaaannya.

Disamping itu kaum klasik mengatakan bahwa yang penting bagi pemerintah adalah tidak mengerjakan aktivitas-aktivitas yang telah dikerjakan oleh para individu, entah itu baik atau jelek, teapi pemerintah hendaknya mengerjakan aktivitas-aktivitas yang sama sekali tidak/belum pernah dikerjakan oleh individu baik secara bersama-sama ataupun secara sendirian. John Stuart Mill mengatakan bahwa kehidupan perusahaan dalah lebih bai dijalankan oleh sektor swasta yang memang sudah tertarik untuk mengusahakannya dan membiarkan usaha-usaha tersebut tanpa campur tangan pemerintah , hanya saja memang ada beberapa pengecualiannya, ia mempertahankan pendapatnya dengan mengajukan beberapa alasan yaitu :

a) Bahwa campur tangan pemerintah membatasi adanya kebebasan individu walupun peranan pemerintah dalam memelihara perdamaian dan melindungi individu atas serangan dari luar mupun dari dalam tetap dibutuhkan.

b) Para individu adalah subjek yang paling tertarik atas masalah – masalahnya sendiri.

c) Pemerintah adalah “inferior” dalam hal mengusahakan industri maupu perdagangan dibanding dengan kalau usaha-usaha itu dijalankan oleh swasta.

d) Orang akan menambah kepercayaan terhadap dirinya sendiri apabila orang tersebut mengerjakan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingannya sendiri.

Uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan kebebasan bertindak dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan apa yang diinginkannya, diharapkan mereka itu akan dapat mencapai kehidupan yang harmonis. Apabila setiap orang sudah merasa makmur semua kebutuhannya telah terpenuhi, maka semua orang dalam Negara yang bersangkutan dengan sendirinya juga akan merasa makmur.

Namun di lain pihak dengan melihat adanya kekurangan dan bahaya yang ditimbulkan oleh system kapitalis, maka timbullah aliran/paham yang lain yaitu yang disebut dengan system sosilais. Dikatakan bahwa system kapitalis membawa kehidupan manusia kearah kehancuran, karma kebebasan mutlak dari para individu akan menimbulkan banyak pertentangan kepentingan di antara para individu itu sendiri. Akibatnaya golongan ekonomi kuat akan terus menerus mendesak golongan ekonomi lemah, sehingga sosialisme alam bentuknya yang murni menghendaki dihapuskannya kebebasan individu dan pengaturan kehidupan ekonomi harus dipegang pemerintah sebagai organisasi yang mewakili para individu tadi. Pemerintahlah yang mengatur perencanaan dan penggunaan faktor-faktor produksi, melaksanakan kegiatan-kegiatan produksi dan mengatur distribusi barang-barang konsumsi, mengatur pendidikan serta kesehatan dan sebagainya.

Kritik yang diberikan terhadap system sosialis adalah bahwa dengan dihapuskannya kebebasan individu akan menguragi hak-hak asasi manusia dan juga mengurang inisiatif individu. Mungkin pula kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah itu akan merupakan kebijakan yang dipaksakan, dan memang seringkali demikian.

Dalam perkembangan ekonomi bangsa-bangsa pada pertengahan abad ke-20, ternyata tidak ada lagi sistem-sistem ekstrim yang murni. Negara-negara yang semula menganut system kapitalis murni mulai memandang dan menghargai kepentingan-kepentingan da inisistif-inisiatif individu. Jadi jelasnya system ekonomi yang berlaku di dunia pada abad sekarang ini merupakan system pewrekonomian yang bersifat campuran. Mengenai mana yang dapat dikatakan lebih bersifat sosialis atau lebih bersifat kapitalis hanya tergantung pada derajat atau sampai seberapa jauh peranan pemerintah itu dalam perekonomian Negara yang bersangkutan.

3. KEPINCANGAN-KEPINCANGAN DALAM MEKANISMR PASAR

Dari uraian-uraian diatas tampak bahwa pemerintah perlu ikut campur tangan dalam kegiatan-kegiatan ekonomoi karena mekanisme pasar yang dianut oleh system kapitalis yang murni memiliki beberapa kelemahan. Pada dasarnya kelemahan-kelemahan tersebut timbul karena :

a). Adanya barang-barang kolektif (collective goods)

Barang-barang kolektif (collective goods) atau disebut pula barang publik

(public goods) adalah barang-barang dan jasa-jasa secara sederhana tidak dapat disediakan melalui jual beli di pasar. barang-barang dan jasa-jasa ini tidak boleh tidak harus disediakan bagi orang-orang sebagai suatu keseluruhan dan bukannya disediakan bagi orang-orang secara individu. Ini adalah prinsip non rivaly. Konsumsi seseorang tidak akan menguragi tersedianya barang atau jasa itu bagi seseorang atau sekelompok orang lain untuk turut mengkonsumsinya. Secara sistematis dapat dituliskan Xs = X1 = X2 = X3 =XN dimana Xs adalah jumlah seluruh barang public yang tersedia untuk dikosumsi oleh setap indvidu dalam pereknomian walaupun memberikan kepuasan yang berbeda. Jumlah yang dikonsumsi seseorang X1 tidak mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain dan MCi (X) = 0, atau penyediaan barang public bagi konsumen lain tidak memberikan biaya tambahan sama sekali. Ini berbeda dengan apa yang disebut barang privat (private goods), dimana untuk jenis barang ini bila seseorang telah mengkonsumsikannya, maka tersedianya barng tersebut bagi orang lain akan berkurang. Dalam hal ini rivalry pricple berlaku. Secara matematis dapat dituliskan Ys = Y1 + Y2 + Y3 +….. + YN di mana Ys adalah jumlah barang privat yang tersedia . N adalah jumlah orang yang mengkonsumsi barang Y dalam perekonomian . Y1 , adalah jumlah barang Y yang dikonsumsi konsumen 1 dan memberikan manfaat hanya kepada konsumen 1. Manfaat ini tidak ada hubugannya dengan jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen lainnya maupu jumlah seluruh barang yang dikonsumsi oleh konsumen lainnya maupu jumlah seluruh barang yang tersedia. Hal ini dapat dituliskan dengan

Ys – Y1 = Y2 + Y3 +…… YN yang berarti dengan kosumsi Y1 , jumlah yang tersedia untuk konsumen lain berkurang sebesar Y1.

Guna memperjelas pengertian kita mengenai “barang public” dan “barang privat” kita lihat gambar yang melukiskan bagaimana bentuk permintaan agregat (aggregate demand) dari masing-masing jenis barang itu, kemudian kita hadapkan dengan kurva penawaran agregat untuk masing-masing barang guna menentukan tingkat harga barang tersebut.

Kita mulai dengan barang privat X dan hanya ada dua orang konsumen A dan B yang masing-masing mempunyai skala permintaan sendiri (Gambar 1.1.). Skala permintaan konsumen A ditunjukan oleh kurva permintaan DA, dan skala permintaan B ditunjukan oleh kurva permintaan DB. Kurva permintaaan agregat atau kurva permintaan pasar DA+B merupakan penjumlahan secara horizontal kurva permintaan DA dan DB Tingkat harga barang X setinggi P1 ditentukan oleh perpotongan antara kurva permintaan agregat DA+B dan kurva penawaran agregat S. Tingkat harga P1 juga dihadapi konsumen A membeli barang X tersebut sebanyak OF dan konsumen B membeli barang X sebanyak OG,

P

P P

P1 P1 P1

0 0

Konsumen A Konsumen B Pasar

Gambar 1.1.

Pasar Barang Privat

Di mana OF + OG = OH yaitu jumlah yang diperjual belikan di pasar.

About these ads

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: